Banyak sahabat fesbuk yang geram dengan pernyataan Prof. Mpud yang menganggap gaji seratus juta untuk jabatan Super Pentingnya di Lembaga Super Maha Penting BPIP.
(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/21202991/mahfud-md-rp-100-juta-itu-kecil-sekali).
Andai saja Prof. Mpud tahu kisah para Pembina Pancasila sesungguhnya yang berjuang mengajar anak-anak bangsa di pelosok-pelosok Negeri ini misalnya Ibu Mardiana Judiana Podoluyo, Guru honorer di SD Masehi Kapunduk - Sumba Timur NTT.
Beliau mengajar sudah 13 tahun dan hanya bergaji 300ribu perbulan.
Untuk mendapatkan angka satu bulan gaji yang dianggap kecil sama si Prof. Mpud, Bu Guru Mardiana harus bekerja 333 bulan atau 27 tahun. Tentu saja kalau dimasukkan fasilitas kenegaraan lainnya misalnya anggaran perjalanan dinas, baju dan mungkin saja mobil dan kemudahan lainnya, Bu Guru Mardiana harus hidup 270 tahun untuk mendapatkan senilai fasilitas sebulan Prof. Mpud dan kawan-kawannya para jompo lain penjaga Pancasila.
Bagi yang belum paham juga, NTT adalah provinsi tempat lahirnya Pancasila.
Seberapa Pancasila anda dibandingkan Bu Guru Mardiana, Prof?
Baiklah sebelum saya dituduh sebagai si nyinyir berbau anyir, tentu saja bukan cuma Prof.Mpud dan para Jompo-jompo lain yang hidupnya mewah dibayari Negara.
Jurang kesenjangan pendapatan rakyat di Negeri kita ini memang sangat dalam. Khususnya antara pejabat dengan rakyat.
Benar gaji rata-rata pejabat kita kecil, seperti yang disampaikan Prof. Mpud, gaji mereka cuma 5 juta. Tapi ditambah tunjangan sana-sini, abra-kadabra jadilah 100 juta.
Sama saja dengan Gubernur DKI jaman jahiliyah yang rajin memposting gaji di situs pribadinya yang cuma 6.914.100
Banyak yang jatuh kasihan dan merasa sang Gubernur adalah manusia suci yang benar-benar mengabdi hanya untuk rakyat.
Padahal selain gaji yang diposting untuk tujuan pencitraan, sang Gubernur juga mendapatkan tunjangan Operasional lebih dari 2 Miliar perbulan, belum lagi berbagai fasilitas mewah dan gratis mulai dari mobil, rumah, bbm, pulsa, baju, ganti kolor , semua ditanggung oleh Pemda, kamprettt....
Sama dengan Presiden RI, gaji dan tunjangannya mungkin saja cuma 62 jutaan tapi dana operasional atau apah-apalah namanya bisa 2-3 miliar perbulan.
Sebagai contoh dana operasional Presiden untuk tahun ini dianggarkan 24 Miliar
(Sumber http://m.mediaindonesia.com/read/detail/156911-Istana-Sebut-Anggaran-Tas-Sembako-dari-Dana-Operasional-Presiden.html).
Yakinlah, kalau Presiden cuma mendapatkan "take home pay" 62 juta dan itu semua yang digunakan buat bayar listrik dan beli beras seperti "take home pay-mu", saya yakin beliau akan lebih memilih kembali jualan meja dan kursi.
Jadi bener juga kata Prof. Mpud, gaji seratus juta itu untuk ukuran Pejabat memang kecil karena maksud beliau pejabat-pejabat lainnya mendapat jauh lebih banyak.
Sialnya mereka yang jadi pejabat dan kita yang jadi rakyat, ha..ha..ha...
Note :
Tek hom pei-mu bulan ini piro rek?, cukup buat lebaran kan?
Kalau ngga cukup datang kesini, biar kita nangis rame-rame.
#KomunitasKomunikasiCintaIndonesia
#TirikYaluk
0 Komentar