Silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat soal reklamasi Teluk Jakarta kelihatannya bakal meruncing. Ibarat menabuh genderang perang, Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan sikapnya menolak reklamasi sudah keputusan final.
Sikap tegas Sandi terucap saat menghadiri undangan diskusi bertajuk untung rugi reklamasi yang digelar di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, kemarin. Foto Sandi terpampang di banner sebagai salah satu pembicara. Selain Sandi, ada Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta Ashraf Ali, Peneliti LP3S Dasmir Good dan Pengamat Tata Kota M Irfan Saleh. Sandi diberikan kesempatan memberikan sambutan sebelum diskusi dimulai.
"Jika masalah reklamasi tak selesai, sungguh terlalu," kelakar Sandi mengawali sambutannya. Politisi Gerindra ini berharap beragam masalah ihwal reklamasi segera selesai.
Meski berada di markas Golkar, Sandi tak gentar menunjukkan konsistensinya menolak megaproyek reklamasi. Kita tahu, Golkar adalah partai pro pemerintah. Sandi berharap diskusi itu bisa memberikan masukan untuk Pemprov DKI. Tanpa banyak basa-basi, dia justru memberikan komentar telak ihwal ini. Sandi menegaskan sikap Pemprov DKI Jakarta masih lurus seperti janji kampanye sebelumnya yakni menolak adanya reklamasi teluk Jakarta.
"Kami jelaskan kami ambil posisi untuk hentikan reklamasi, itu final. Kami sudah beri arahan, birokrasi sudah diberikan mandat, kita juga diskusi bagaimana penerapan mandat tersebut," tegasnya.
Bahkan, Sandi sempat mengomentari judul diskusi 'untung rugi reklamasi'. Dia meyakini reklamasi bukan perkara untung rugi bagi pihak tertentu. Perkara reklamasi adalah keterbukaan dan keadilan bagi rakyat yang termarjinalkan. "Saya ini juga pengusaha, pengusaha butuh kepastian bagi publik bahwa reklamasi dihentikan dengan konsep terbuka dan keadilan. Dulu sampai ada kasus belum dirasakan keadilan. Semoga diskusi ini bisa mendapatkan pencerahan. Saya akan lebih banyak mendengar," jelasnya.
Benar saja, seusai memberikan sambutan, Sandi tidak duduk di bangku pembicara. Dia justru duduk di barisan peserta diskusi. Kesempatan berbicara kemudian diberikan kepada Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.
Taufik mencoba merasionalisasikan masalah reklamasi. Mulai dari perizinan, kontribusi 15 persen untuk pemda hingga alasan kenapa moratorium dihentikan dan kini dilanjutkan lagi. Taufik bahkan berkelakar, Sandi tidak perlu lagi melakukan pencitraan dengan berkata menolak reklamasi. "Lebih kepada memperbaiki kehidupan masyarakat kecil supaya layak. Bapak sekarang sudah menang, tidak perlu pencitraan lagi," ujar Taufik.
Menurut dia, masyarakat Jakarta sudah memberikan amanat kepada Sandi sehingga kebijakan dan langkah yang dilakukan tidak perlu pencitraan. "Alexis dan reklamasi jangan seolah-olah dibebankan (Anies-Sandi). Pak Sandi ini pengusaha nggak mungkin yang dibangun dikeruk lagi, kerusakan akan meluas dan ongkos keruk juga lebih besar dari membangun," ucapnya.
Pengamatan Sandi di diskusi terbuka ini tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit kemudian, dia berpamitan meninggalkan arena diskusi.
Ketua DPD DKI Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menyampaikan diskusi yang digelar jajarannya ini untuk membuka mata masyarakat ihwal reklamasi. Kenapa megaproyek yang digagas saat era Presiden Soeharto mengalami polemik.
Fayakhun berpendapat, Jakarta punya masalah serius soal penurunan permukaan tanah. Politisi Senayan ini memprediksi Jakarta akan tenggelam pada 2040 jika masalah ini tidak diatasi. "Penurunan tanah 7,5 sentimeter per tahun, tenggelam 2040," ujar Fayakhun. Dengan begitu, menurutnya, reklamasi bisa menjadi solusi. Pada tahun 1995, Fayakhun mengatakan, Presiden Soeharto sudah mencanangkan adanya reklamasi. "Reklamasi secara fungsi, di dunia semua reklamasi engineering manusia bertujuan positif," katanya.
Menurutnya, reklamasi Jakarta bisa menolong penurunan tanah dan membuat sistem pengairan atau drainase menjadi lancar. Masih banyak warga DKI kurang memahami permasalahan mengenai proyek reklamasi.
"Perdebatannya kami lihat kok konyol. Ini mendukung, ini menolak, tapi ramai sekali. Padahal ada apa, bagaimana, seperti apa, setelah kita tanya ke publik tidak terlalu tahu juga publik apa yang didukung dan ditolak," katanya. Dia berharap, dalam diskusi ini, masyarakat semakin terbuka melihat apa masalah reklamasi yang sebenarnya. "Kami Golkar DKI berkomtimen untuk itu. Kami punya sembilan anggota DPRD, memastikan warga DKI Jakarta bersama-sama Pemda DKI Jakarta menentukan apa yang terbaik untuk warga," pungkasnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menganggap wajar genderang perang terhadap pemerintah pusat didengungkan Sandi. Menurutnya, posisi Anies-Sandi sedang terjepit. "Di satu sisi ditekan pendukungnya di Pilgub untuk membatalkan reklamasi, di lain sisi tidak berdaya menahan pemerintah pusat," ujar Arbi kepada Rakyat Merdeka.
Arbi menganalisa, Anies-Sandi mendapatkan dukungan kelompok Islam-radikal semasa kampanye dan berkehendak agar reklamasi dibatalkan. Namun, dalam lingkup NKRI, pemerintah daerah tidak bisa memaksa kehendak pemerintah pusat. "Bisa saja pendukung Anies-Sandi turun ke jalan lagi, berdemo. Tapi pemerintah juga punya Undang-Undang Ormas. Jadi pemenangnya tetap pusat," katanya.
Menurutnya, dalam kondisi ini ada tiga kubu bersengketa. Pertama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan pengusaha. Di polemik ini, pusat sejalan dengan pengusaha dan Pemprov DKI berkehendak menggagalkan sebagaimana tertuang dalam janji kampanye lalu. "Mereka (Anies-Sandi) sedang mencari jalan keluar, jalan pelarian dari keterjepitan," pungkasnya. ***
0 Komentar