Polemik seputar pemberian izin proyek reklamasi perlu dilakukan investigasi lebih mendalam oleh pihak berwenang.
Investigasi dipandang penting agar para pihak yang terlibat dapat diseret ke jalur hukum. Terlebih menyangkut dugaan keterlibatan tiga mantan gubernur Jakarta yakni, Jokowi, Ahok dan Djarot.
"Mereka harus transparan dan bertanggung jawab," tegas Ketua Progres 98, Faizal Assegaf kepada redaksi, Kamis (2/11).
Ia menekankan, skandal megaproyek reklamasi adalah masalah serius. Dari sisi politis, menurut dia, goncangannya telah menimbulkan kamarahan rakyat secara masif dan ujungnya dapat membuat Jokowi didesak mundur dari kekuasaan.
"Jangan lupa, dua Desember 2017 adalah momen strategis peringatan satu tahun Aksi Bela Islam. Beredar isu jutaan umat akan kembali mengepung Istana dan mendesak Jokowi menghentikan proyek reklamasi," ujar Faizal.
Ia pun mewanti-wanti, bila aspirasi umat diabaikan, sudah jelas gelombang protes massa rakyat akan mencapai puncak kemarahan mendesak Jokowi dilengserkan melalui Sidang Istimewa.
Solusi untuk meredam aspirsi umat, menurut dia, hanya dapat dilakukan oleh KPK dengan mempercepat pemeriksaan atas dugaan keterlibatan Jokowi dalam skandal reklamasi.
Namun jika KPK bersikap apatis, masih kata Faizal, maka jutaan rakyat akan lebih intensif menggalang gerakan ekstra parlemen. Hasilnya kekuasaan Jokowi tidak akan dapat diselamatkan. Terlebih manuver Anies-Sandi menutup tempat maksiat, menurutnya, secara langsung telah membangkitkan solidaritas umat.
"Kita lihat satu dua minggu ke depan, luapan kemarahan umat akan mencapai titik didih yang mengkhawatirkan. Bukan saja soal skandal reklamasi tapi juga dipuci oleh berbagai masalah krusial lainnya," tandas mantan aktivis mahasiswa 98 ini.[wid]
0 Komentar