Tingkat keterpilihan alias elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kian melejit. Hal itu seperti yang tertuang dalam hasil survei Pusat Kajian Survei Opini Publik (PKSOP), baru-baru ini.
Ketua PKSOP, Ziyad Falahi mengatakan bahwa pihaknya mengambil beberapa nama tokoh yang digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2019 untuk dijadikan sebagai objek survei.
Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Umum PKB Muhainim Iskandar, Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesudibo.
Baca : Kyai Ma'ruf Amin Digoyang Biduan Dangdut, Pengamat : Marwahnya Runtuh
BACA : Rakyat Sumbar Tolak Ansor dan Banser, "Mereka Merusak Islam dan Suka Dangdutan"
Baca : 3 Moment Yang Membuat Gubernur Sumut Panen Caci Maki Kecebong
Hasilnya, lanjut Ziyad, jika Pilpres diselenggarakan hari ini, Prabowo Subianto unggul dengan dipilih responden sebanyak 30,4 persen, Joko Widodo di urutan kedua dengan 27,8 persen,
"Sri Mulyani 6,1 persen, Gatot Nurmantyo 5,1 persen, Anies Baswedan 4,5 persen, Puan Maharani 4,3 persen, Tito Karnavian 3,3 persen, Muhaimin Iskandar 3,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,1 persen, Airlangga Hartato 1,9 persen, dan Harry Tanoesudibjo 1,8 persen. Sementara masyarakat yang mengaku tidak akan memilh sebanyak 10,5 persen," ungkapnya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (21/11).
Menurut Ziyad, menurunnya tingkat elektabilitas incumbent Presiden Jokowi terjadi karena masyarakat kurang puas dengan kinerja mantan Wali Kota Solo selama tiga tahun pemerintahannya. Hal itu nampak jelas dari hasil survei PKSOP soal keadaan ekonomi keluarga.
"Sebanyak 69,8 persen mengatakan kondisi ekonomi mereka sangat menurun bahkan ada yang mengaku sampai berhutang selama dipimpin Jokowi-JK. 26,6 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka tidak berhutang, namun hampir tidak ada sisa pendapatan yang bisa disisihkan untuk keperluan yang lain, seperti leisure dan tabungan. Dan hanya 3,6 persen masyarakat yang menyatakan ekonomi keluarga mereka meningkat selama 3 tahun," bebernya.
Ketidakpuasan itu juga terjadi pada proyek infrastruktur yang selama ini dibanggakan oleh Jokowi. Dimana sebagian besar masyarakat, yakni 89,7 persen responden mengaku bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini sama sekali tidak membantu kehidupan ekonomi mereka. Hal itu karena infrastruktur yang dibangun sudah gagal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Ini ditunjukkan dengan pembangunan Jalan tol yang berbayar, pembangkit listrik bertambah tapi tarif dasar listrik justru tambah mahal," imbuhnya.
Terkait tersedianya Langan kerja, sebanyak 78,9 persen responden mengaku sangat sulit mendapatkan kerja selama dipimpin oleh Jokowi. Hal itu karena memang selama ini lapangan kerja sangat minim.
Lalu, lanjut Ziyad, 38,9 Responden yang berwiraswasta mengatakan bahwa usaha mereka juga semakin menurun. Kemudian soal harga-harga sembako, hampir 81,9 persen responden mengatakan, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, sembako sangat mahal.
Sekitar 60 persen diantaranya menyatakan penghasilan habis bahkan tidak cukup untuk membeli sembako. Disisa 2 tahun kepemimpinan Jokowi, masyarakat berharap, pemerintah mampu memberikan perubahan. Karena menurut mereka, dua tahun yang akan datang, keadaan ekonomi keluarga mereka akan semakin sulit. (rmol)
0 Komentar