Jika Kaisar Jepang menanyakan jumlah guru yang masih hidup paska bom atom, pemerintah Indonesia malah mengacuhkan guru yang telah mencerdaskan bangsa. Itu yang terlihat saat puluhan ribu guru honorer melakukan aksi di depan istana negara.
Ribuan guru honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air tersebut, melakukan aksi demonstrasi sejak Selasa 30 Oktober hingga Rabu (31/10/2018).
"Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS," ujar Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Jakarta.
"Pemerintah harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para guru honorer tersebut dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Pemerintah harus berpihak kepada para guru honorer, hargai kami!," jelas Titi.
Koordinator lapangan aksi mogok tersebut, Nurbaiti, mengatakan pihaknya tidak mau beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pihak pemerintah.
Para guru honorer tersebut rela menginap di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat demi bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi.
"Bahkan semalam kami tidur di sini," katanya.
Nurbaiti pun terus membakar semangat para honorer untuk tidak lelah berjuang. Menurut dia, FHK2I harus tetap solid memperjuangkan keinginan untuk menjadi CPNS.
"Kami tidak bisa lagi bekerja, jika tidak diberikan gaji yang cukup," katanya.
Selama ini, para guru honorer tersebut mendapatkan gaji sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Sering juga gaji dibayarkan tiap tuga bulan. Tergantung kebijakan kepala daerah.
Gaji yang didapat tersebut, kata Nurbaiti, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.
Tidak hanya itu, penderitaan guru juga ditambah dengan urusan administrasi sekolah.
0 Komentar