Presiden Joko Widodo menyindir permasalahan defisit keuangan yang membelenggu BPJS Kesehatan. Karena defisit tersebut, pemerintahannya sampai harus turun tangan berkali- kali.
Padahal menurutnya, masalah tersebut harusnya menjadi pekerjaan direksi BPJS Kesehatan. "
Saya ingat, mungkin sebulan lalu harus kami putuskan untuk menambah Rp4,9 triliun dan ternyata masih kurang. Lah, kok enak banget kalau kurang minta," katanya dengan nada marah dalam pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu (17/10).
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan selaku pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang selalu sakit. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun ini keuangan BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp10,98 triliun.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun untuk BPJS Kesehatan. Selain langkah tersebut, Jokowi juga merumuskan peraturan presiden soal pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
Mardiasmo mengatakan ada potensi dana Rp1,1 triliun dari sumber tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk menolong keuangan BPJS Kesehatan. Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan langkah yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Langkah tersebut antara lain; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Program JKN, dan memanfaatkan dana cukai hasil tembakau.
Jokowi mengatakan agar masalah keuangan tersebut tidak terus menghinggapi BPJS Kesehatan, mereka perlu memperbaiki sistem dan manajemen mereka.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan sistem saat ini, membentuk sistem keuangan, pelayanan rumah sakit dan pasien serta melakukan transparansi cukup mudah dilakukan.
"Ini (defisit keuangan ) sudah terjadi 3 tahun," katanya.
Selain memperbaiki sistem, Jokowi juga memerintahkan Dirut BPJS Kesehatan untuk rajin ke lapangan mendengarkan langsung masukan soal pelaksanaan program BPJS Kesehatan.
"Supaya didapat solusi. Jangan setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya masalah tersebut cukup rampung di menteri kesehatan dan dirut BPJS Kesehatan. Kalau sampai tahun depan begini lagi, kebangetan," katanya.
(chri/agt)
0 Komentar