Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera menghapus 17,5 juta data pemilih yang diduga invalid alias bermasalah dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adiyaksa Dault mengatakan, angka 17,5 juta itu tidak bisa dibilang kecil. Sebab jika dipersentasikan, angkanya mencapai 9 persen.
"Ini yang membuat kita miris dari DPT," ujar Adiyaksa dalam diskusi publik bertajuk "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 2/4).
Karena Pemilu tinggal 15 hari lagi, KPU diminta segera menyelesaikan persoalan DPT. Kalau tidak mampu, penyelenggara pemilu harus segera menghapus data itu.
"Kami minta ini dihapus saja. 17,5 juta itu dihapuskan saja kalau memang KPU tidak bisa merubah atau memperbaiki DPT itu. Ini bagaimana coba, KPU Kaltara saja baru dibentuk akhir Maret tadi. Kami maunya Pemilu itu berkualitas," pungkasnya.
Pembicara lain dalam diskusi ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Direktur IRESS, Marwan Batubara dan Ketum HRS Center, Abdul Chair Ramadhan.
0 Komentar