Waketum PD Roy Suryo mengungkap alasannya melontarkan kritik tajam soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebutnya sebagai proyek kereta cepat bohongan alias 'kecebong'. Bagi Roy Suryo, itu adalah sebuah tanda sayang agar pemerintahan Presiden Jokowi konkret dalam pembangunan infrastruktur.
"PD itu partai penyeimbang, justru kritik tajam dari kami membuat pemerintah tidak lebay dan terus mengkampanyekan pembangunan-pembangunan infrastruktur namun kenyataannya seperti keceb... eh kereta cepat itu yang sampai sekarang dan diakui Presiden Jokowi sendiri belum apa-apa, bahkan semenjak di-groundbreaking beberapa waktu lalu, terbukti pendanaan masih macet," kata Roy kepada wartawan, Jumat (3/11/2017).
Kritik itu ditegaskan Roy dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota Dewan. Ia mengaku berpengalaman memantau BUMN semasa duduk di Komisi VI DPR.
"Justru kalau sebagai wakil rakyat kita abai terhadap hal-hal begini ya salah. Apalagi saya pernah ada di Komisi VI yang membawahi BUMN, di mana pihak yang terkait ada di sana. Jadi apa-apa yang saya sampaikan kemarin, meski merupakan pendapat pribadi selaku anggota DPR, adalah fakta berdasarkan data faktual bukan sekadar opini," katanya.
"Akan sangat salah kita selaku masyarakat Indonesia, apalagi tahu data yang benar selaku dulu pernah di komisi yang membawahi BUMN jika melihat ada ketidakberesan yang dilakukan di negeri yang kita cintai ini. Justru ini bukti nasionalisme yang benar. Wajib hukumnya kita koreksi, meski itu terasa pedas, tapi itu lebih baik dibandingkan kita hanya lamis (munafik) yang sekadar membeo saja pura-pura setuju tapi ujungnya tidak bertanggung jawab," kata Roy.
Di penghujung penjelasannya, Roy bicara soal para 'beo' yang menjerumuskan pemerintahan Jokowi. Namun sayang, dia tidak mengungkap siapa yang dimaksud dengan kata 'beo' itu.
"Jadi intinya, saya justru mempertanyakan kalau ada orang yang bersikap nasionalis dengan sangat care terhadap Nawacita Presiden Jokowi, meski harus dengan cara mengkritik tajam malah dipersoalkan. Bukankah justru yang pura-pura mendorong tetapi sebenarnya menjerumuskan pemerintah harusnya dipertanyakan nasionalismenya?," pungkasnya.
(van/fjp)
0 Komentar