Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga kepala daerah pekan ini ada campur tangan politik. Menurut dia, di tahun pemilu, apapun bisa dipolitisasi.
“Kami siapkan (tandingannya), ini politik. Ada yang mendesain,” kata Eva saat dihubungi, Sabtu 9 Juni 2018.
Kurang dari sepekan, tiga pimpinan daerah dari PDIP menjadi tersangka baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya adalah Tasdi, Ketua DPC PDIP dan Bupati Purbalingga, Ketua DPC PDIP Blitar sekaligus Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan calon bupati Tulungagung inkumben dari PDIP Syahri Mulyo. Mereka diduga menerima suap dari swasta untuk pengadaan barang dan jasa di daerah yang mereka pimpin.
Meskipun begitu, Eva mengatakan tidak bisa menjelaskan lebih rinci skenario politik dalam penetapan tersangka itu. Ia mengatakan juga tidak bisa memberi tahu pihak yang bermain dalam skenario itu. “Tidak spesifik soal itu,” kata dia.
PDIP tak gentar menghadapi pemilihan kepala daerah nanti. Eva mengatakan dalam pemilu masyarakat melihat gagasan masing-masing partai untuk memajukan kesejahteraan. Menurut dia, tuduhan PDIP partai sebagai parta korup bukanlah demokrasi yang sehat. “PDIP paling siap untuk adu gagasan dan karya, bukan adu domba,” kata dia.
-tempo
2 Komentar
Ada yg teriak ###########
BalasHapusAneh masa yg penguasa kebingungan
BalasHapus