Sejumlah kepala lingkungan (kepling) di wilayah Medan merasa dijebak oleh ASN Pemkot Medan untuk mendukung salah satu capres tertentu dalam suatu acara.
Namun tak sedikit yang memilih 'balik kanan' begitu mengetahui acara yang mereka ikuti adalah deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi sikap kepling di Medan itu. Dia menyebut para kepling itu memperlihatkan nilai kejujuran dan kebenaran jika merasa dijebak untuk mendukung kampanye deklarasi Jokowi pada acara tersebut.
"Saya salut dengan keberanian para kepala lingkungan di Medan saja sangat sadar penting netralitas aparatur sipil negara dalam demokrasi di Indonesia terlebih jelang Pilpres, sangat-sangat terharu dan bangga terhadap para kepling yang berani menolak atau balik kanan ketika diminta mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin," katanya lewat pesan kepada merdeka.com.
Dia mengimbau seluruh ASN di Indonesia mencontoh sikap para kepling di Medan. Sebab, kata Arief, gaji ASN bukan berasal dari Jokowi, melainkan dari pajak masyarakat. Terlebih, ASN tidak mengabdi kepada Jokowi, tetapi pada semua masyarakat dari golongan manapun.
"Ini bukti tanda tanda penolakan sudah makin besar di masyarakat terhadap Joko Widodo, monggo Wali Kota Medan yang memang dari parpol mendukung Joko Widodo tapi tolong jangan libatkan para ASN," ucap Arief.
Untuk diketahui, beredar kabar mobilisasi yang dilakukan terhadap ribuan kepala lingkungan (kepling) untuk menghadiri deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Medan pada Pillpres 2019 dipertanyakan.
Sejumlah kepling semacam ketua RT merasa telah 'dijebak' untuk ikut deklarasi yang digelar di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo, Medan.
Mereka mengaku diperintahkan lurah dan camat untuk hadir pada acara kerukunan lintas agama di tempat dan waktu yang sama. Namun kenyataannya, di lokasi itu justru digelar deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon.
"Saya datang. Iya ada deklarasi untuk mendukung Jokowi. Pening juga kita melihatnya," kata salah seorang kepala lingkungan yang tak mau disebutkan namanya.
Hampir semua kepling yang jumlahnya ribuan orang dikabarkan hadir di acara itu. Namun tidak sedikit yang memilih "balik kanan" begitu mengetahui acara yang mereka ikuti adalah deklarasi dukungan kepada pasangan calon Pilpres 2019.
Seorang kepling mengaku mendapat perintah langsung dari camatnya. Ada pula yang didahului rapat di kantor kelurahan lalu diminta hadir ke acara itu dengan dress code kemeja putih celana hitam plus simbol keagamaan.
Sebagian di antara kepling ini merasa dijebak. Alasannya mereka tidak ingin ikut-ikutan dalam deklarasi dukung-mendukung pasangan calon.
"Kami seperti dibodoh-bodohi. Kami enggak tahu ada deklarasi," ungkap kepling lainnya.
Seorang camat yang dihubungi wartawan juga mengakui ada memerintahkan lurah untuk mengarahkan para kepling untuk menghadiri acara di Gelanggang Remaja itu. Namun dia menolak berkomentar panjang, terlebih saat ditanya pejabat yang memberinya perintah.
"Itu kita nggak tahu salahnya di mana. Yang penting, kalaupun ada di lapangan, yah kita enggak bisa komenlah," ungkap camat yang juga tak mau namanya disebut.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Medan, Syahrul Effendi Rambe, membantah adanya perintah memobilisasi kepling untuk menghadiri acara deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.
"Nggak benar saya kan sudah jawab. Kepling, lurah dan camat di acara pagi itu kan di Car Free Day sama Pak Wali dan sama Kapolres," katanya saat dihubungi.
Syahrul mengaku tidak tahu para kepling hadir di Gelanggang Remaja. Menurutnya bisa saja mereka hadir mengatasnamankan perwiridan. "Mungkin dia dari perwiridan. Itu kan dalam lintas agama itu koordinasinya bukan dalam kampanye," sebut Syahrul.
Dia mengaku sudah bertanya pada lurah dan camat dan semua menyatakan tidak ada memerintahkan. "Enggak ada kita perintahkan. Siapa yang perintahkan? Waktu yang bersamaan kita acara di Lapangan Merdeka dengan Pak Wali, lurah, camat, dan kepling sebagian, dan Pak Kapolrestabes. Di Car Free Day," ucapnya.
Sepengetahuan Syahrul, kegiatan di Gelanggang Remaja adalah acara lintas agama. Karenanya, dia menduga kepling-kepling itu hadir dari pengajian-pengajiannya.
"Saya tidak tahu ada deklarasi, saya tahu kegiatan lintas agama. Namanya kepling kan tokoh masyarakat. Mana bisa kita larang dia tokoh masyarakat," ucap Syahrul.
Soal camat yang mengaku memberi perintah agar kepling hadir, Syahrul juga membantahnya. Dia bahkan mengklaim sudah memanggil para lurah dan camat untuk rapat kemarin. Namun, kata dia, perintah memobilisasi kepling itu tidak ada.
Dia menyatakan Pemkot Medan tetap netral. Sebagai ASN, mereka tahu aturan undang-undang. "Kalau ada ASN entah lurah atau camat yang terlibat kasih tahu sama saya, biar saya tindak langsung," tegas Syahrul.
Namun, pernyataan Syahrul bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah kepling yang bersedia diwawancarai. Mudah-mudahan ASN Pemkot Medan benar-benar netral.
0 Komentar