Belasan kepala desa di wilayah Cianjur selatan, Jawa Barat, tetipu pasangan suami istri yang mengaku sebagai relawan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dapat mencairkan pengajuan pembangunan desa ke Presiden RI.
Hal tersebut, diungkapkan Kepala Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikadu, Dindin, saat dihubungi dari Cianjur, Minggu. Dia mengatakan, ada dua orang yang mengaku relasi atau dekat dengan pemerintah pusat, bahkan mereka mengaku sebagai relawan dan dekat dengan Presiden Jokowi.
"Dua orang itu, perempuan dan laki-laki, sepertinya pasangan suami-istri. keduanya meminta kepala desa untuk datang ke salah satu hotel yang ada di wilayah Cianjur kota," katanya.
Saat bertemu dengan keduanya, tutur dia, mereka membicarakan masalah proyek pembangunan sejumlah infrastruktur dan pembangunan lainnya yang sudah masuk Musrembangdes akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
"Merasa tertarik untuk memajukan wilayah, kami mendatangi hotel tempat keduanya menginap, ketika bertemu kami diminta membuat proposal sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dibawa ke Jokowi langsung untuk dicairkan, namun mereka meminta uang transportasi sebesar Rp300 ribu," katanya.
Bahkan tambah dia, sejumlah kepala desa lainnya di wilayah selatan seperti Desa Sirnagalih dan Kertamukti, Kecamatan Sindangbarang, Desa Wargaluyu dan Desa Panyindangan, Kecamatan Cibinong, sempat membuat sejumlah pengajuan dimana masing-masing pengajuan dikenakan tarif hingga jutaan rupiah.
"Saya hanya mengajukan satu proposal dikenakan Rp300 ribu untuk biaya. Namun untuk dua proposal lebih dikenakan biaya hingga jutaan rupiah. Awalnya saya mau mengajukan lebih namun saya agak curiga karena ongkkosnya berbeda pula," katanya.
Hingga saat ini, jelas dia, belasan kepala desa belum melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena tidak mengetahui identitas kedua pelaku, namun pelaku wanita yang sempat mengaku sebagai relawan Jokowi menyebut namanya Andriati berumur 40 tahunan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur, Dadan Harmilan, mengimbau, agar kepala desa di wilayah tersebut, terutama di selatan, tidak percaya janji-janji proyek pembanguna desa pada siapa pun, apalagi sampai dipungut biaya.
Sebab, ungkap dia, setiap program bantuan ataupun rencana pembangunan akan melalui Bappeda, baik dari pemkab, provinsi, maupun pemerintah pusat.
"Banyak laporan yang mengaku kepala desa tertipu oleh orang yang mengaku bisa tembus ke pemerintah pusat dapat mencairkan proyek pembangunan desa. Bahkan, hampir ada yang tertipu jutaan rupiah per kepala desa, namun mereka sempat bertanya ke kami terlebih dahulu, sehingga tidak tertipu," katanya.
0 Komentar