Kekhawatiran akan munculnya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah akibat keterlambatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mulai terbukti. Salah satu sekolah di Ternate mengaku terpaksa memungut biaya dari orang tua siswa lantaran kesulitan dana operasional menjelang pelaksanaan ujian. Tak tanggung-tanggung, pungli itu mencapai Rp 300 ribu per siswa.
Kasus ini setidaknya terjadi di SMA Negeri 6 Kota Ternate dan sudah sampai juga di telinga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara (Malut).
Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 6 Kota Ternate Duisal Sudirman saat dikonfirmasi kemarin (17/3), mengaku pungutan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pihak sekolah dengan orang tua murid.
“Kesepakatan bersama ini diambil karena pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan ujian. Sebab BOS sampai saat ini belum cair. Bahkan belum ada kepastian pencairannya,” kata Dusial.
Dia menjelaskan, pihak sekolah dan orang tua murid melalui Komite Sekolah menyepakati tidak ada lagi pungutan dana untuk acara pelepasan siswa yang diadakan setiap tahun pascakelulusan siswa.
“Dana untuk acara pelepasan siswa itu dialihkan untuk mendukung pelaksanaan ujian saat ini. Jadi bukan pungutan biaya ujian,” kilahnya.
Namun Duisal mengaku baru sebatas kesepakatan dengan Komite Sekolah. “Belum ada orang tua murid yang menyetorkan ke sekolah," tepis Dusial.
Dia mengaku keterlambatan pencairan BOS saat sangat mempengaruhi operasional sekolah. Apalagi saat ini, lanjut Dusial, pihak sekolah sementara menghadapi serangkaian kegiatan yang membutuhkan biaya mulai dari simulasi, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis nasional dan ujian nasional.
“Kegiatan ini berentetan dan butuh pembiayaan tinggi. Sementara kami hanya bisa berharap pihak Komite Sekolah,” tutupnya.
Sementara Kadikbud Malut Imran Jakub mengaku sudah mendapat informasi secara lisan mengenai kasus yang terjadi di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Imran sendiri tak mau tahu dengan alasan pihak sekolah sekalipun dana BOS belum cair sampai saat ini.
“Tidak ada alasan apapun menarik pungutan di sekolah. Apalagi untuk ujian,” tandasnya saat ditemui Malut Post (Jawa Pos Group) di halaman parkir Masjid Almunawwar, kemarin.
Sebaliknya, Imran mengancam akan mencopot Duisal dari jabatan Kepsek apabila tetap menarik pungutan. “Kalau terbukti akan ada sanksi tegas sampai setingkat pemberhentian jabatan,"tegas Imran.
Imran mengatakan sekolah tidak bisa menggunakan alasan ujian untuk menarik pungutan.
“Anggaran pelaksanaan ujian ditampung lewat BOS. April mendatangm BOS sudah cair. Selain itu, Dikbud juga menyediakan anggaran untuk pengadaan soal ujian,” katanya.
Dia menyatakan pihaknya tidak segan-segan menindak sekolah yang terbukti melakukan praktik pungli.
“Sudah dibentuk Satgas Sapu Bersih Pungli. Itu artinya sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan diawasi jangan sampai ada praktik pungli," ujarnya.
Imran mengaku akan menelusuri lebih jauh terkait permasalahan di SMA Negeri 6. “Saya baru dapat laporannya. Tapi kalau ini sudah menjadi konsumsi publik dan meresahkan, maka saya akan ambil langkah," pungkasnya.(udy/fai)
0 Komentar