Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Abdul Munim memastikan, pihaknya tidak akan memberikan izin kegiatan diskusi yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet karena adanya penolakan dari sekelompok ormas dan organisasi kepemudaan.
“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (24/8/2018).
Sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.
Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.
“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” kata Rikky saat dikonfirmasi Kompas.com.
Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Informasi yang dirangkum Kompas.com, diskusi yang melibatkan Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet bakal digelar Sabtu (25/8/2018) di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang.
Politisi Gerindra Ahmadi Sofyan mengatakan, dirinya siap hadir jika acara berjalan sesuai jadwal. Dia memastikan bukan bertindak sebagai inisiator acara, melainkan hadir sebagai keynote speaker sesuai permintaan panitia.
“Apa nggak kebalik, justru yang heboh menolak itu malah bisa disebut provokator dan mengganggu kedamaian di Babel. Babel ini dikenal sangat toleran, siapa saja bisa masuk dan dilindungi. Orang Babel cerdas dan nggak bisa diprovokasi oleh siapa pun,” sebut Ahmadi.
Ahmadi mengatakan, dirinya tidak bisa menyebut diskusi itu bermuatan politis atau tidak, lantaran belum dilaksanakan. Namun demikian, dia beharap, negara harus menjamin kebebasan orang untuk berdiskusi kapan dan di mana saja.
0 Komentar