Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai gerakan Subuh Akbar Indonesia (SAI) Putihkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpeluang mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.
Gerakan itu dinilai berlebihan dan seolah-olah menggambarkan adanya potensi pelanggaran serius di TPS.
"Kalau ada pernyataan atau gerakan yang menyudutkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS, seolah-olah di situ berpotensi terjadi pelanggaran serius. Ini harus jadi perhatian kita semua," ujar Wakil Ketua Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Juri Ardiantoro, saat jumpa media di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4).
Juri menilai, gerakan SAI Putihkan TPS terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan bahaya bagi penyelenggara pemilu.
Siapa pun, kata Juri, tak boleh mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dari aktivitas di sekitar TPS agar tidak mengganggu pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya.
TKN meminta semua pihak untuk percaya dengan penyelenggara pemilu. Namun, lanjut Juri, penyelenggara pemilu juga perlu mengatur dan mengelola pemungutan suara dengan baik agar pemilih yang datang merasa aman dan nyaman.
SAI Putihkan TPS merupakan gerakan yang digagas oleh Panitia Bersama Forum Umat Islam (FUI). Gerakan ini didukung oleh Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan berbagai ormas serta lembaga Islam di Jakarta.
Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath mengatakan, bakal ada 210 umat Islam yang menjaga setiap TPS di Jakarta. Sebelum mengawal TPS, umat Islam akan mendengarkan tausyiah dan salat Subuh berjemaah.
"Yang kawal bukan cuma tiga saksi, tapi umat yang punya suara. Kita targetkan satu TPS 210 orang, 10 panitia, dan 200 anggota jamaah yang ada di DPT," ujar Khaththath, akhir Maret lalu.
0 Komentar