Pemilik Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi mengaku hanya menerima Rp 355 miliar untuk pembayaran hak penggunaan tanah seluas 3,6 hektar dari Pemprov DKI.
"Kalau sakarang Kartini mengaku hanya menerima Rp 355 miliar, terus yang Rp 400 miliarnya 'nyangkut' dimana? Kenapa juga Kartini mau menerima duit itu?" tanya pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di Jakarta, Selasa (27/4).
Menurut dia, kalau kabar itu benar maka semakin memperkuat ketidakberesan dalam transaksi yang dilakukan Pemprov DKI.
"Jika betul Kartini hanya menerima segitu, besar kemungkinan karena sudah ada perjanjian di bawah tangan antara Ahok dan Kartini," cetus Amir.
Apalagi, menurut Amir, ada fakta lain yakni Fifi Lety yang merupakan adik Ahok terlibat sebagai notaris dalam transaksi lahan Sumber Waras.
"Disinilah kemungkinan keterlubatan adik Ahok, meskipun kemudian katanya diganti dengan notaris senior Tri Firdaus," ungkap Amir.
Karena itu Amir mendorong Kartini buka-bukaan ke penyidik KPK.
"Saya kira Kartini bisa menjadi justice collaborator (saksi pelaku bekerjasama) dalam kasus Sumber Waras. Lumayan kan, nanti bisa sedikit meringankan hukuman dia," harapnya.
Adalah Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyampaikan kabar Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari Pemprov DKI. Bukan Rp 755 miliar seperti tertera dalam kwitansi pembayaran lahan Sumber Waras.
Staf khusus Presiden era Pemerintahan Presiden SBY itu mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana.
"Saat ditemui pansus DPRD, Kartini Muljadi sampaikan nominal berapa yang dia terima dari penjualan lahan RSSW, itu cerita H. Lulung kepada saya," tulis Andi Arief di akun twitter @AndiArief_AA.
[JejakDigital]
0 Komentar