Jokowi Ditertawakan Pengamat Ekonomi Asing, "Tertinggi No 3 di Dunia? Dunia yang mana?"

Kritik tajam dilayangkan pengamat ekonomi asing atas klaim Presiden Joko Widodo di Hongkong bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah India dan China.

Ekonom asing, Jake Van Der Kamp dalam artikel di kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) mencemooh data yang dimiliki Presiden Jokowi. Pasalnya, dalam catatan dia, Indonesia berada di peringkat ketiga belas dalam hal pertumbuhan ekonomi di dunia.

Senada dengan hal itu, analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan mengaku setuju dengan Jake bahwa Jokowi salah data. Jika merunut data yang dikeluarkan OECD tahun 2017, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,02 persen) di ASEAN masih kalah dari dibandingkan dengan negara-negara kecil seperti Myanmar (8,4 persen), Laos (7,3 persen), Kamboja (7,1 persen), dan Filipina (6,2 persen).

Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat : Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.

Om Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. "Don't let the facts get in way of good story."

Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh 'mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat'. Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.

Siapa yang memberi data yang 'debatable' disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong. Para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional. Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional.