Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi) tidak lagi menambah partai dan memprioritaskan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk ke dalam posisi di pemerintahan.
Menurutnya, sudah seharusnya partai politik yang berkerja keras saat pemenangan Jokowi diberi timbal balik cukup.
"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi, karena ini ada hak prerogatif maka rumus itu enggak bisa digunakan. Seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja saya haqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Dia mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan jika partai di luar KIK gabung ke pemerintahan. Namun, Jazilul berharap, partai di luar itu diberi posisi baru selain kabinet.
"Soliditas koalisi perlu ditingkatkan itu pasti, tetapi tak menutup kemungkinan bergabung yang lain, dimana tempat bergabungnya? itu perlu dirumuskan, jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain, kalau ada visi-misi dimasukan ya akan dimasukan, karena peran itu masih banyak engga hanya di kabinet," tegasnya.
Meski begitu, Jazilul menegaskan sampai saat ini KIK belum ada kesepakatan kemungkinan masuknya partai oposisi. Dia pun meminta KIK tetap solid.
"Belum dibicarakan sampai pada putusan, tapi saya yakin koalisi Jokowi tak akan menutup siapapun yang ingin membangun bersama tapi jangan kemudian merasa lebih depan, merasa jatahnya harus ini itu tetapi yang penting visinya dirumuskan dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya, PKB berharap bisa mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).
"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," katanya.
(mdk/fik)
0 Komentar