Pembubaran Paskibraka Jawa Timur tahun 2019 ini masih menyisakan kontroversi. Terutama penyesalan sebagian siswa serta orang tua yang menjadi anggota paskibraka di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/8) lalu.
Beberapa siswa diduga tidak mendapatkan haknya yang sesuai. Diduga ada pemotongan uang saku kepada masing-masing anggota paskibraka yang berjumlah 76 orang.
Usai pembubaran, salah seorang wali murid mengaku kaget saat mendapatkan kabar dari anaknya. "Hanya dikasih uang saku Rp 600 ribu," ujarnya tanpa mau disebutkan nama.
Menurut pria asal Madura itu, bukan jumlah uang tersebut yang dipermasalahkan. Tapi tentang integritas kejujuran dan penepatan janji, terutama nilai-nilai pemberantasan korupsi.
Dia menjelaskan, sebelum upacara Hari Kemerdekaan tiba, anaknya dijanjikan bakal mendapat uang saku Rp 2,2 juta dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jatim. Jumlahnya naik dari uang saku yang didapat para anggota paskibraka 2018 yang mendapatkan uang saku Rp 1,1 juta.
"Waktu itu anak saya disuruh membuka tabungan rekening di Bank Jatim segala. Sudah senang kami mendapat kabar itu," katanya.
Pada proses pencairan itu juga diduga ada tindak pidana di dalamnya. Sebab, para siswa disuruh untuk tanda tangan di atas kuitansi kosong yang tidak disebut jumlah nominal besaran uangnya. "Kan patut diduga ada mark up atau permainan anggaran," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim Supratomo membantah adanya pemotongan uang saku anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jatim.
Menurut dia, uang yang diberikan kepada 76 anggota paskibraka yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Gedung Negara Grahadi sudah sesuai. Yaitu, dengan besaran Rp 600 ribu per siswa.
Kepada SurabayaTIMES, Supratomo kemudian menunjukkan bukti kuitansi. Angka yang tertera sebesar Rp 600 ribu. Lengkap dengan tanda tangan pemberi dan penerima.
Jumlah Rp 600 ribu itu dianggap oleh Supratomo sudah sesuai. Sebab, dalam sehari, anggota paskibraka hanya dijatah Rp 50 ribu. "Jadi, Rp 50 ribu dikalikan 12," ungkapnya.
Supratomo juga membantah adanya janji pemberian tambahan hingga dua kali lipat sampai Rp 2,2 juta. "Sudah saya cek ke bidang kepemudaan. Tidak ada itu," ucapnya.
Menurut dia, angka itu sama dan disesuaikan dengan yang diberikan kepada anggota paskibraka lain tahun 2018 sebelumnya. "Bedanya tahun ini memang tidak ada tour ke Bali. Tahun sebelumnya ada," lanjut mantan kabiro humas Pemprov Jatim ini.
Meskipun tidak ada tour ke Bali, setelah dilaporkan kepada gubernur, anggota paskibraka akan tetap diberi tambahan. "Saya tadi lapor ke Ibu Gubernur. Beliau akan tambahi masing-masing anak paskibraka Rp 1 juta," ujar Supratomo.
0 Komentar