Cover Tempo yang memuat Jokowi dengan bayangan berhidung Pinokio sangat menohok pendukung Jokowi. Mereka mulai menebar hoax serta menuduh membabi-buta.
Bukan hanya itu, akun buzzer pendukung Jokowi juga melempar fitnah kepada Bani Cingkrang, sebutan buat warga pengajian yang mengikuti Sunnah Rasul.
Isu tentang cover Majalah Tempo edisi 16 September 2019 direvisi beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial Twitter pada Senin, 16 September 2019. Isu itu muncul seiring dengan beredarnya gambar yang menyerupai cover Majalah Tempo dengan judul “Saya Tetap Percaya Presiden”.
Di bawah judul dalam gambar itu, tertulis sebuah pernyataan yang disebut berasal dari Jokowi, “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi”. Gambar itu pun dilengkapi dengan lukisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memakai jas hitam serta dasi merah.
Dalam sebuah unggahan di Twitter, gambar itu diklaim sebagai cover pengganti Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 yang berjudul “Janji Tinggal Janji”. Unggahan itu dibuat oleh akun Bunda Zahra, @BundaZa26962019, pada 16 September 2019.
Dalam unggahannya, akun itu menuliskan narasi, “Apa maksudnya buat majalah Tempo yang kemarin menghina simbol kenegaraan dan sekarang diganti dengan ini. Wahai kaum bani cingkrang. Ingat Allah swt, mbonten sare.”
Benarkah Majalah Tempo menerbitkan Edisi "Saya Tetap Percaya Presiden” untuk menggantikan edisi “Janji Tinggal Janji”?
PEMERIKSAAN FAKTA
Saat ditelusuri dengan Google Reverse Image Search, lukisan Jokowi yang dipakai dalam gambar yang menyerupai cover Majalah Tempo dengan judul "Saya Tetap Percaya Presiden" itu dibuat oleh Kin Kin, seorang pelukis cat air. Lukisan itu dipublikasikan di akun Instagram @kinkinwatercolorist pada 9 Juli 2018.
Lukisan itu pun disunting agar menyerupai cover Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019. Itu terlihat dari kesamaan font pada nama majalah "TEMPO" serta judul berita di bagian atas cover, yakni "Uang Semir Bos Petral” dan “Puisi dan Jurnalisme Amarzan Loebis”.
Majalah Tempo tidak pernah menerbitkan edisi “Saya Tetap Percaya Presiden" sebagaimana yang beredar di media sosial untuk menggantikan edisi "Janji Tinggal Janji". Dalam laman resmi Majalah Tempo, edisi terakhir yang diterbitkan adalah edisi "Janji Tinggal Janji".
Menurut Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, secara gramatikal, judul "Saya Masih Percaya Presiden" itu salah. "Saya di sana mewakili siapa? Redaksi Tempo? Narasumber?" kata Wahyu. Dia menegaskan Tempo tidak mungkin melakukan kesalahan elementer seperti itu.
Dikutip dari situs Tempo.co, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra, juga mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai pinokio. "Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio," kata Setri.
Setri menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian terhadap dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.
Ia mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul "Janji Tinggal Janji" itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tudingan sejumlah pegiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK. "Tempo telah memuat penjelasan Presiden dalam bentuk wawancara," katanya.
Menurut Setri, Redaksi Tempo meyakini bahwa Jokowi memahami peran jurnalisme di dalam masyarakat dan menganggap kritik sebagai bagian penting dalam pemerintahannya.
Edisi “Janji Tinggal Janji” menyoroti terpilihnya Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023. Di bawah judul itu, terdapat deskripsi, "Para pegiat antikorupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah sejak awal Jokowi mendukung ketua komisi terpilih?"
Sementara itu, di dalam edisi tersebut, ada empat tulisan laporan utama terkait isu itu, yakni yang berjudul "Hidup-Mati Komisi AntiKorupsi", "Jenderal Polisi Sarat Kontroversi", "Di Hati Saya Ada KPK", dan "Saya Ingin KPK Lebih Kuat".
0 Komentar