Ramai beredar di media sosial, foto-foto spanduk sepanjang jalan tol dengan tulisan klaim 'tol Jokowi' terus menuai kritikan dari berbagai kalangan.
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) menyebut spanduk-spanduk itu sebagai kesesatan klaim pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi seorang.
"Kemampuan pemerintah tersebut merupakan hasil dari pungutan pajak seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya satu sosok, bukan hanya pemimpin, bukan hanya presiden," tegas Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang juga pengurus Alaska melalui keterangan pers, Senin (11/6).
"Karena anggaran pembangunan yang berasal dari hutang itu menghasilkan jeritan rakyat yang harus melunasinya," imbuhnya.
Uchok memaparkan, berdasarkan rencana pengembangan jalan tol yang tertuang dalam Indonesia Road Development Plan 2015 - 2019, anggaran yang diperlukan untuk menggeber pembangunan jalan tol selama lima tahun mencapai Rp 733 triliun. Dari nilai total ini, pemerintah hanya mampu membiayai 37 persen dari total pembiayaan atau sekitar Rp 268 triliun.
"Miris, apabila pembangunan yang sebenarnya milik dan hak seluruh masyarakat justru menjadi seruan politik dari para penguasa. Karena, pembangunan di negara tidak serta merta merupakan prestasi pemimpin sepihak, melainkan hasil jerih payah seluruh masyarakat Indonesia, yakni dengan membayar tol serta membayar pajak," terangnya.
Justru menurut dia, keberadaan spanduk-spanduk itu cenderung terkesan strategi pencitraan guna mendulang suara dan simpati masyarakat pada Pilpres tahun 2019 nanti.
"Tapi yang terjadi malahan cemoohan atas spanduk tersebut, dan menurunkan ketidaksimpatisan kepada Presiden Jokowi," jelasnya.
Uchok pun mendesak Jokowi agar meluruskan persepsi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang notabene bukan serta merta hasil jerih payahnya sendiri. Itu semua berkat kerja sama seluruh masyarakat yang mau menaati kewajiban pajak dan melestarikan apa yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu.
"Pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di era Jokowi, melainkan jauh sebelum Indonesia merdeka pun, infrastruktur sudah terbangun di atas penderitaan para pejuang yang dijadikan pekerja keras oleh negeri Jepang dan Belanda sebagai penjajah," tegasnya. [wid]
0 Komentar